Oleh M. Asri Arief
Dalam perspektif sosiologis, Max Weber, menyimpulkan bahwa hijrah adalah peristiwa sejarah yang sangat signifikan dalam menentukan perkembangan motif-motif Islam.
Sebuah motif, menurut tafsiran sosiologi, merupakan deskripsi verbal yang memberikan penjelasan atau dasar kebenaran tingkah laku yang telah dilakukan oleh seorang aktor sosial. Menurut Weber, Islam sebelum hijrah ke Madinah merupakan ajaran Monotheisme murni yang potensial menyebabkan asketisme duniawi. Namun, lanjut Weber, Islam mulai berubah arah sejak prosesi hijrah yang kemudian melahirkan dua kekuatan sosial. Pertama, prajurit Badui yang mengubah Islam menjadi a sensual religion of accomodation and conformity. Kekuatan kedua, persaudaraan sufi dengan menolak other worldly religion of the masses. Kedua hal tersebut, menurut Weber, melahirkan seperangkat norma yang saling bertolak belakang yaitu Islam mengandung etika kesenangan fisik dan etika penolakan duniawi.
Analisis tersebut tentu mendapat reaksi, karena Weber ternyata kurang mampu merekam kronologis hijrah secara tuntas. Hijrah tidak saja menandai perubahan dramatik dalam pertumbuhan ummat Islam, tetapi juga pembentukan komunitas muslim di tengah masyarakat pluralis di Madinah yang sebelumnya juga dihuni dua agama Semitik (Abrahamic religions): Yahudi dan Nasrani. Selain itu, hijrah juga dipandang sebagai tonggak awal peralihan yang cukup signifikan dalam materi pokok dan visi kerisalahan Nabi Muhammad SAW.
Oleh karena itu, tegas Ahmad Najib Burhani (1997), setelah pencanangan revolusi teologis yang berintikan semangat tauhid maka perlu ditindaklanjuti menuju tahap yang lebih universal yaitu revolusi sosiologis. Sasarannya adalah tingkat struktural dan kultural ummat dengan menjadikan keadilan dan kemakmuran sebagai doktrin sandaran. Peralihan ini dapat dipahami, karena nilai-nilai esensial Islam dalam al-Quran bersifat akfif dan dinamis, tidak berhenti pada tataran pengayaan horizon pengalaman keberagaman individu tetapi berlanjut implikasinya pada dimensi sosial.
Makna Bagi Kita
Mengapa hijrah dianggap penting dan monumental, sehingga Khalifah Umar bin Khattab menetapkannya sebagai awal perhitungan kalender hijriah? Sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW, aksentuasi perjuangan Islam lebih diorientasikan pada penataan masyarakat muslim untuk membangun kekuatan masyarakat di bawah kepemimpinan Nabi SAW. Mayoritas ahli sejarah dan kebudayaan Islam juga sepakat, setelah hijrah ke Madinah, tatanan kemasyarakatan dengan konstitusi dan batasan-batasan teritorial yang tegas telah diletakkan Nabi SAW. Membela jiwa raga, keluarga dan harta dan gangguan orang lain serta membangun/membela tanah air dari agresi musuh merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hijrah Nabi SAW dapat dijadikan cermin yang merefleksikan cinta kepada tanah air dan sesama masyarakat, secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Kalau Nabi Muhammad SAW pada konteks zamannya hendak memperjuangkan prinsip Islam yang mendamaikan sebagai turunan dan semangat Islam yang memberikan kebaikan bagi seluruh ummat, maka kita pun seharusnya merumuskan prinsip Islam sesuai konteks Indonesia. Menurut Nur Imroatus (2007), pada bidang ekonomi, prinsip Islam berpihak pada orang miskin. Cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tentu saja tidak sebatas menghukum orang yang tidak mengeluarkan zakat, tetapi juga memberikan pemahaman publik bahwa kemiskinan bukan sebatas takdir tapi juga didesain oleh sistem kekuasaan tertentu. Sehingga, penataan sistem ekonomi perlu dimodifikasi ke arah sistem yang lebih berpihak pada rakyat miskin.
Pada bidang hukum, prinsip Islam adalah adil, bukan mengadili atau seadil-adilnya. Mengadili mengasumsikan ada yang lebih adil dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga muncul praktek atau kasus suap. Seadil-adilnya mengasumsikan bahwa sistem hukum rentan dengan ketidak-adilan dan membuat pihak yang berurusan dengan hukum waspada kalau-kalau tidak diperlakukan secara adil. Sebagai langkah bijaksana, bisa jadi membentuk sistem hukum dan perundang-undangan yang lebih baik. Dapat juga melalui pendidikan hukum sejak dini bagi semua pihak, baik secara formal maupun nonformal pada seluruh strata pendidikan.
Dalam bidang lain pun tentu tak jauh berbeda, karena pada dasarnya merefleksikan makna hijrah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan merupakan satu bentuk pembumian ajaran al-Quran dengan tujuan ideal tercapainya tatanan sosial politik yang ditegakkan atas landasan moral iman, sekaligus menjamin hak kebebasan setiap golongan untuk mengembangkan pola-pola budaya yang beragam.
Perspektif Lingkungan
Ada beberapa pokok fikiran hijrah yang dapat ditarik sebagai kerangka epistemologis pemikiran untuk melakukan perubahan meskipun dalam konteks kehidupan sosio-kultural masyarakat yang berbeda di era kontemporer masa kini. Pertama, lahirnya tokoh universal, seorang tokoh yang tidak terkait dan terikat dengan kepentingan primordial. Saat itu, Nabi SAW adalah tokoh universal, terlepas dari seluruh bentuk ego sektoral. Kedua, hijrah harus memiliki pondasi, niat yang tulus, bukan sebatas kepentingan keduniawian. Ketiga, hijrah Nabi SAW mengandung konsep strategi politik sebagai instrumen untuk melebarkan sayap dakwah. Keempat, hijrah membutuhkan kesabaran.
Dari uraian di atas, fenomena hijrah dapat dibandingkan dengan kondisi aktual bangsa kita saat ini. Dalam perspektif lingkungan hidup, kalau kita lacak secara epistemologis, sesungguhnya keterpurukan bangsa Indonesia yang dilanda berbagai bencana alam disebabkan oleh problem moralitas masyarakat yang belum menegaskan identitas diri sebagai bangsa pelestari Iingkungan hidup. Begitu pula para pemimpin atau pengambil kebijakan, masih banyak yang berorientasi sektoral untuk kepentingan sesaat. Akibatnya, penggundulan hutan pun tetap terjadi, begitu pula eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan lainnya marak dilakukan tanpa memperhitungkan aspek ekologis.
Secara sederhana, semua permasalahan lingkungan yang melilit bangsa ini sesungguhnya berawal dari tidak adanya niat yang tulus untuk membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan sekedar program, seluruh potensi kekayaan alam dan lingkungan pun tidak sungguh-sungguh digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat. Dalam konteks inilah, renungan hijrah menemukan relevansinya. Kata kuncinya, bagaimana meneguhkan komitmen yang tulus untuk membangun bangsa Indonesia tanpa ada tendensi ego sektoral atau gerakan politik primordial yang semata menguntungkan suatu komunitas tertentu.
Harus diyakini, Indonesia selalu disebut berpotensi menjadi bangsa yang besar, Realisasinya, tergantung seberapa jauh kita mampu bersatu. Harus ada pemimpin yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, begitu pula harus ada kelompok masyarakat dengan kesadaran tanggung jawab sejarah (critical mass) untuk menentukan arah pembangunan Indonesia. Niat yang tulus harus pula menjadi pondasi pelestarian lingkungan hidup, sehingga melahirkan sikap malu membuang sampah di badan sungai dan merasa berdosa jika tidak membangun areal resapan air di sekitar rumah masing-masing. Begitu pula hutan-hutan kita, tidak lagi dieksploitasi berdalih pembangunan.
Selamat tahun baru 1431 Hijriah, semoga tahun baru menjadi bagian dari masa depan lingkungan Indonesia yang indah dan teduh. Sembari tidak memanjakan harapan, bangsa Indonesia memang harus mulai bekerja keras. Elit politik pun wajib menjunjung kepentingan rakyat, menjadikan tahun 1431 Hijriah sebagai momentum untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang safety and at home (betah dan teduh) untuk dihuni oleh generasi sekarang dan anak cucu kita kelak.***
Penulis adalah Pemerhati Masalah Lingkungan dan Sosial Kemasyarakatan.
|
